Peran Indonesia di ASEAN ?

Pertanyaan

Peran penting Indonesia di wilayah asean ?

depay

Setelah ASEAN terbentuk masih dirasakan bagaimana Negara
–
Negara terus membuktikan dirinya dengan memperbanyak dan memperbaharui peralatan militernya. Hal ini dianggap akan mengancam ASEAN itu sendiri, makanya dibentuklah Deklarasi Persetujuan ASEAN
–

Zone of Peace, Freedom and Neutrality
(ZOPFAN) di Kuala Lumpur tahun 1971. Yang kemudian tahun

1983 dibuatlah SEANWFZ (
Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone
). Perjanjian ini dideklarasikan di Manila pada tahun 1987. Dengan adanya perjanjian ini maka konfrontasi secara fisikpun dapat dihindari. Semenjak tergabung dalam ASEAN, Indonesia menemui banyak tantangan
–
tantangan yang berat. Hal inipun yang membuat, Indonesia sebagai salah satu
founding father
dari ASEAN seakan kehilangan keperkasaannya di Asia Tenggara. Hal ini didasarkan oleh berbagai kejadian yang terus menerus menerjang Indonesia. Hal yang dianggap paling berpengaruh adalah Situasi Domestik. Dalam sejarah tahun 1998 Indonesia pernah digoyang oleh krisis moneter. Krisis ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik di Indonesia. Banyak fenomena yang muncul, seperti munculnya kerusuhan
–
kerusuhan yang terjadi diberbagai daerah seperti Ambon, Timor
–
Timur, Irian Jaya dan Aceh. Kerusuhan ini terjadi sebagai bentuk ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Muncul pula sikap anti Chine (keturunan Cina) yang menyebabkan Indonesia sangat mencekam waktu itu. Karena fenomena ini sehingga membuat orang
–
orang mulai mempertanyakan bagaimana Pancasila ini diterapaka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya munculnya pahaman
–
pahaman yang berlandasarkan Islam yang dianggap dapat memperbaiki Indonesia. Selain di Indonesia, ketidakstabilan ini menyebar di Negara
–
Negara ASEAN yang lain. Krisis moneter ini dianggap sebagai bentuk kegagalan Indonesia karena sebelum terjadinya fenomena ini disepakati perjanjian untuk membuat suatu kawasan integrasi Ekonomi. Perjanjian yang dimaksud adalah AFTA (
ASEAN Free Trade Area
). Perjanjian ini menyebabkan pasar dalam negeri Indonesia terkoneksi dengan pasar Asia Tenggara. Dan setelah kejatuhan ekonomi tahun 1997
–
1998 menyebabkan Indonesia semakin terpuruk karena selain harus berkompetisi, Indonesia harus memperbaiki ekonomi dalam negerinya. Kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimanta tahun 1997 dan 1998 menyebabkan Indonesia kembali di kecam oleh Negara
–
Negara ASEAN lainnya. Kebakaran hujan ini disebabkan oleh pembalakan liar yang dilakukan oleh perusahaan keluarga Soeharto. Tetapi Soehartopun menghindar dan mengatakan bahwa ini adalah bencana alam. Walaupun dianggap sebagai bencana alam oleh Soeharto tetapi tetap berdampak kepada Negara
–
Negara ASEAN lainnya seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand yang menyebabkan kerugian
–
kerugian. Kerugian ini terjadi karena asap yang muncul dari kebakaran hutan tersebut menyebabkan dampak terhadap kesehatan dan pariwisata di Negara
–
Negara tersebut. Hal inilah yang membuat Soeharto harus meminta maaf kepada Negara
–
Negara tersebut. Berjalannya ASEAN inipun semakin lama membutuhkan semakin banyak Negara untuk bergabung. Negara yang dimaksud adalah Negara yang secara geografis masuk dalam kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia sendiri karena semakin banyaknya Negara yang masuk maka akan semakin sulit pula mengambil sebuah kebijakan ataupun keputusan karena masing
–
masing Negara punya opini berbeda terhadap suatu isu. Myanmar dan Kamboja pun masih tidak stabil di dalam negaranya. Masuknya Kamboja dalam Konferensi ASEAN VI pun menimbulkan perdebatan bahkan menyebabkan bipolar keputusan. Negara
–
Negara seperti Singapura, Thailand dan Filipina

memutuskan untuk menunda keanggotaan dari Kamboja. Sedangkan Indonesia, Malaysia, Myanmar dan Vietnam justru mendukung agar Kamboja menjadi bagian dari ASEAN. Selain perdebatan tentang status Kamboja. Di konferensi inipun membicarakan AFTA yang bagaimana nantinya akan menghilangkan hambatan
–
hambatan non-tarif. Keamanan pun menjadi suatu tantangan bagi Indonesia agar dapat kembali menjadi pemimpin dari ASEAN. Negara
–
Negara yang merupakan anggota ASEAN terlibat konflik dengan Negara luar. Hal inilah yang menjadi dasar dibentuknya ARF (
ASEAN Regional Forum
) yang membahas bagaimana konfrontasi Kamboja dengan China atas wilayah laut China Selatan. Ada dua isu keamanan penting yang harus diperhatikan Indonesia yaitu kasus kepuluan Spartly yang mulai terjadi pada tahun 1990 dan kasus separatis di Filipina yaitu Kasus suku Moro di Mindanao. Jika Indonesia dapat mengambil langkah yang tepat terhadap dua isu keamanan diatas maka Indonesia akan mendapat kepercayaannya kembali. Di ASEAN yang perlu ditegakan adalah adanya prinsip non-intervensi. Dimana ASEAN tidak boleh mencampuri urusan domestic Negara lain. Hal ini membuat beberapa perjanjianpun terlihat tidak dapat mengikat secara pasti. Beberapa kasus yang terjadi sebagai contoh adalah kasus konflik Malaysia dengan Singapura serta kasus Anwar Ibrahim dimana Indonesia melakukan diplomasi
–
diplomasi terhadap kasus tersebut. Dari tantangan
–
tatangan di atas dapat di tarik garis besar bahwa tantangan tersebut membawa Implikasi atau dampak ke depan. Dampak
–
dampak yang terjadi antara lain bagaimana Indonesia mempimpin ASEAN, Situasi Politik Domestik, Model Peran Otoriter lembut dan muncul pertanyaan terhadap bentuk kesatuan Indonesia. Pertama yang akan dibahas bagaimana Indonesia dapat kembali menjadi pemimpin sementara masih focus terhadap situasi domestic. Hal yang terjadi pada domestic menyebabkan Indonesia harus memporsikan fikiran yang lebih besar terhadap kondisi tersebut. Salah satunya adalah bagaimana perubahan situasi politik dalam negeri. Tahun 1999 dimulailah suatu pesta rakyat dimana pemimpin yang terpilih merupakan pemimpin yang terpilih oleh rakyat secara adil. Model pemerintahan pun berubah yang dahulunya memakai system dimana pusat ibukota Negara adalah pusat pemerintahan yang dianggap sebagai bentuk otorites lembut. System yang digagas oleh Soeharto inipun menimbulkan ketidakstabilan atau ketidakmeretaan pembangunan sehingga pada masa jabatan Habibi lebih menerapakan Human Security yang kemudian ditanggapi oleh ASEAN dengan membentuk AFTA Plus. System yang dibuat Habibi di dalam Negara adalah memberikan otonomi daerah kepada 27 Provinsi. Dan memberikan Timor Leste dua pilihan yaitu diberikan juga otonomi daerah seperti 27 Provinsi yang lain atau diberikan kemerdekaan. Kebijakan yang dikeluarkan inilah yang membuat pertanyaan apakah Indonesia betul
–
betul Negara kesatuan. Dari berbagai hal diatas dapat disimpulkan bahwa akan membutuhkan beberapa tahun lagi agar Indonesia mendapatkan powernya kembali di ASEAN. Kejatuhan politik dan ekonomi yang terjadi harus segara di atasi dengan cepat agar Indonesia tidak semakin terpuruk